SEKOLAH KOTA MALANG PILOT PROJECT KEMENDIKBUD UNTUK LAKSANAKAN UN ONLINE

Budilaksonoputra......Pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project untuk melaksanakan UN secara online adalah provinsi Jawa Timur tepatnya Kota Surabaya dan Kota Malang. Seluruh sekolah yang ditunjuk melakukan pengumpulan syarat verifikasi sekolah peserta UN online.  Jawa Timur langsung merapatkan diri menyikapi beratnya syarat verifikasi sekolah peserta UN (ujian nasional) online. Rabu (28/1) kemarin, lembaga ini mengumpulkan kasek (kepala sekolah) yang lembaganya masuk nominasi UN online. Baik itu kasek SMP, SMA, maupun SMK.

Pada tanggal 28 Januari 2015 Kasi Kurikulum Disdik Kota Malang Budiono mengundang kepala sekolah yang sekolahnya masuk nominasi UN Online baik SD, SMP , SMA dan SMK. Pada kesempatan yang sama Budiono mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, pihaknya menawarkan kepada para kasek untuk menolak atau menerima penunjukan Kemendikbud. ”Kami menanyakan kepada kasek tentang kesediaan mereka. Apakah mau dan siap menerapkan UN online atau tidak,” kata Budiono

”Hasil keputusan kepala sekolah akan diserahkan ke disdik dan diteruskan ke Puspendik (pusat pengembangan pendidikan) Kemendikbud pada Jumat (30/1) mendatang,” sambung Budi-sapaan akrab Budiono.

Dalam surat edaran (SE) Kemendikbud Nomor 0059/H4/TU2015 Tanggal 19 Januari 2015 yang diterima oleh Disdik Kota Malang pada tanggal 27 Januari 2015 lalu disebutkan beberapa syarat bagi sekolah yang bisa menerapkan UN online. Ada beberapa syarat sekolah peserta UN online atau comouter based test ( CBT ) memberatkan sekolah yang melaksanakan.

Beberapa syarat utama yang disebutkan dalam surat itu adalah, sekolah penyelenggara UN online harus memiliki lab komputer. Piranti yang bisa digunakan adalah personal computer (PC), bukan laptop. Lalu komputer yang dimiliki minimal 1:3 dari jumlah siswa dan berbasis jaringan LAN (local area network).

Selain itu, disebutkan pula bahwa Puspendik Kemendikbud menunjuk 13 sekolah (SMP, SMA, dan SMK) di Kota Malang sebagai penyelenggara. Untuk SMP ada SMPN 1, 3, dan 5. Sedangkan SMA yang ditunjuk adalah SMAN 1, 3,  4,  5, 7, 8, dan SMAK St Albertus. Sementara SMK adalah SMKN 1,  4,  5,  6, SMK PGRI 3, dan SMK Telkom.

Disinggung soal sekolah yang wajib punya PC dengan komposisi 1:3, menurut Budi, disdik telah berupaya melakukan koordinasi dengan Puspendik Kemendikbud. Hasilnya, jika PC terlalu memberatkan, sekolah bisa memanfaatkan laptop. Asal sebelum digunakan untuk UN online, laptop harus dikarantina H-7. Tujuannya, untuk sterilisasi program-program yang diduga bisa menimbulkan kecurangan. ”Penggunaan browser untuk mencari jawaban misalnya,” tambah dia.

Selain itu, sistem yang dipakai juga bukan wifi. Melainkan cabble atau sistem yang hanya bisa membuka soal-soal UN online. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan peserta curang. ”Meski begitu bukan hanya piranti yang disiapkan. Namun, juga kesanggupan siswa. Jangan sampai peserta didik dirugikan,” kata dia.

Lebih lanjut, ketika sekolah menyatakan kesanggupannya menjalankan UN online yang ditandai dengan surat pernyataan, maka harus dijalankan 100 persen. Artinya sekolah, siswa, dan perangkatnya siap. ”Tidak ada variasi ujian. Jika sudah sanggup UN online, semua kelas dan semua jurusan harus menjalankannya,” tukasnya.

Dari sekolah yang ditunjuk oleh kemdikbud merasa keberatan dan tidak melanjutkan UN Online kemungkinan itu bisa terjadi. Oleh sebab itu bisa jadi jumlah sekolah peserta UN online di Kota Malang masih bisa berubah. ( Referensi : Radar malang Pos )

Share this post