KKP MENGHIMBAU PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERSINERGIS DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Budilaksonoputra….Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

"Pemahaman dan persamaan persepsi ini perlu agar pemerintah daerah paham dan segera menyiapkan langkah antisipatif bagaimana menyiapkan sumber daya yang ada melalui kerja sama sinergi dengan pemerintah pusat," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Selain itu pemerintah pusat akan selalu berkoordinasi dan melibatkan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan sektor perikanan budidaya. Dia menambahkan, pemberlakuan MEA akan membuka keran perdagangan bebas di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan perikanan budidaya harus menyatukan segenap kekuatan untuk menghadapinya. "Dengan bekerja sama, bersinergi, selalu berkoordinasi dan mendukung serta memanfaatkan segenap potensi yang ada dengan bertanggung jawab, akan menjadikan Indonesia sebagai pemeran utama bukan menjadi objek pasar semata," katanya. Slamet juga mengemukakan pengembangan budidaya perikanan khususnya pada kawasan perairan "off shore" atau lepas pantai perlu dilakukan secara fokus dan berkelanjutan. Pihaknya telah menetapkan strategi pengembangannya sehingga semua pihak yang terkait dapat bersinergi untuk melakukan usaha pengembangan dan pengelolaannya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Selain itu, ia juga menuturkan pentingnya penyusunan regulasi karena kesiapan regulasi akan didorong terutama terkait pengelolaan tata ruang dan zonasi serta kemudahan investasi pada bisnis budidaya perikanan. ( Sumber artikel dari medanbisnisdaily.com )

Share this post